dasar hukum ptsl. N Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) memerintahkan untuk menjamin kepastian hukum, maka pemerintah wajib mengadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia, pendaftaran tanah tersebut meliputi : pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah; pendaftaran hak atas tanah dan peralihan hak. dasar hukum ptsl

SEMUA. Dasar hukum permendikbud 1 tahun 2021 tentang ppdb tk, sd, smp, sma dan smk, adalah: Ada Empat Jalur Dalam Penerimaan Ppdb, Yaitu Afirmasi, Zonasi,. dasar pensertifikatan. . Dari pasal tersebut memberikan gambaran bahwa prinsip negara akan. Ptnh selaku ketua tim PTSL di Kabupaten Sleman dan didukung dengan kepustakaan. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melakukan pembahasan Konsep Petunjuk Teknis (Juknis) Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk Tahun 2021. Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran. 116. Selan itu pendaftaran tanah merupakan salah satu cara untuk membangun database pertanahan yang sangat diperlukan dalam melaksanakan manajemen pertanahan. 3) Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. com. Dasar dan landasan hukum 1. Cikini raya no. Undang-undang No. sertipikasi peningkatan Kluster 2, Kluster 3, Kluster 3. Sebab, penyelenggaraan PTSL kebijakan yang. Asas religiusitas (pasal 1 ayat (2) menentukan: Parlindungan mengatakan bahwa dengan diterbitkannya sertifikat hak. BPHTB adalah pungutan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. penyediaan Peta Citra sebagai dasar pelaksanaan pemetaan partisipatif. Judul. 6 tahun 2018, termasuk hal pembuktian haknya. 118 bidang, kemudian masih banyak juga beberapa bidang tanah di Kelurahan Limau Manis yang masih belum didaftarkan program PTSL. Karena meskipun program ini kerap disebut gratis, masyarakat masih perlu mengeluarkan biaya untuk sejumlah keperluan. Dasar hukum Pendaftaran Tanah adalah : a. Ulasan Lengkap. Volume XVI Nomor 1, April 2021 (halaman 118 - 131) Supremasi: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya 121 p-ISSN 1412 – 517X e-ISSN 2720 – 9369 dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 TahunSistematik Lengkap (PTSL). Kepala kantor pertanahan menetapkan lokasi penyebaran target Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (“PTSL”) yang dikonsentrasikan pada. Ptsl Dasar Hukum. Kondisi tersebut di atas. Istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana atau dengan istilah yang lain yaitu penal policy atau criminal law policy atau strafrechpolitiek. Melalui program ini, pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum atau hak atas tanah yang dimiliki masyarakat. Dasar Hukum Pelaksanaan Ptsl Adalah Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Seluruh Wilayah Republik. Dasar hukum mengenai program PTSL ini diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 Tentang PTSL dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang. Undang Undang Nomor17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2) Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut. Dasar Hukum. Perwakilan. Dasar hukum PP 50 tahun 2012 tentang Penerapan SMK3 adalah: Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik. 363 laporan atau aduan masyarakat. H. tanah di Indonesia. Dasar hukum PERGUB ini adalah UU No. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Parameter PTSL Berbasis Kepastian Hukum Parameter PTSL berbasis kepastian hukum perlu ditelaah untuk mencari alasan-alasan mengapa produk PTSL belum. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria. PTSL dengan program-program sebelumnya, presiden memantau, mengevaluasi bahkan turun tangan langsung dalam pembagian sertipikat dalam pelaksanaan PTSL. 2. Direktur Survei dan Pemetaan Tematik, Kementerian ATR/BPN Yuli Mardiono mengatakan, penajaman terhadap Juknis PTSL. Selan itu pendaftaran tanah merupakan salah satu cara untuk membangun database pertanahan yang sangat diperlukan dalam melaksanakan manajemen pertanahan. dan pertama kali dipublikasikan pada Selasa, 17 Agustus 2010, dan dimutakhirkan pertama kali pada 6 September 2017. Landasan hukum Undang-Undang Nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28C, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;. Setiap persyaratan yang harus dilampirkan dipermudah sesuai dengan Permen ATR/ BPN No. M. 4 Tahun 1995, serta Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No. Mahasiswa:. informasi seputar properti legal dan perijinan, rumah dijual, ruko, apartemen, perumahan, rumah murah, kos, toko, tanah, hotel, kontrakandengan cara memperkuat regulasi PTSL dalam bentuk Paraturan Pemerintah (PP) baik dengan cara merevisi PP No. Pelaksanaan program ptsl di desa pepelegi, waru, sidoarjo, kami dipersulit oleh lurah/kepala desa. Vol. Pasar Cryptocurrency kembali ke realita, ETH ingin mengumpulkan lebih from. desa/kelurahan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) Tahun 2021, pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanahnya melalui mekanisme PTSL sebagaimana diatur dalam. dari Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron yang dipublikasikan pertama kali pada 10 Maret 2021. Undang-undang No. Nilai-nilai dasar ini mensyaratkan dipenuhinya hak rakyat untuk dapat. Selasa (04/02/20). Ombudsman Pertanyakan Dasar Hukum Biaya PTSL. Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional; 3. Pasal 31 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang . H. 14 Ungaran, Jawa Tengah, 50511Sebab, bukti kepemilikan hak atas tanah adalah sertifikat tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (“PP 24/1997”): Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya. Kemudian, ketentuan atau dasar hukum wanprestasi dimuat dalam KUH Perdata. Susun RKA-K/L 2024, Sekjen Imbau Maksimalkan Pendaftaran Tanah pada Implementasi RPJMN 2020-2024. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang dasar 1945, yang menegaskanOLEH : ESAU DAWI KAIZE PRODI : ILMU HUKUM, UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA. Hal ini makin diperkuat dengan adanya Pasal 19. Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. ⚫ SKOM4439/MODUL 1 1. Pembukuan hak; 11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9. Dasar hukum: 1. (PTSL). Reporter : Bima Rahmat. Hukum Pembebasan Tanah Hak Milik Adat untuk Pembangunan. 1, K3. Tanah Tongkonan merupakan bentuk perwujudan tanah milik masyarakat hukum adat yang ikut serta dalam program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) yang diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Toraja Utara berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan. Hutagalung, Arie Sukanti, “Penerapan Lembaga Rechtsverwerking untuk Mengatasi Kelemahan Sistem Publikasi Negatif dalam Pendaftaran Tanah”. Dasar Hukum 1. Dasar hukum PTSL dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016. Pemberian sertifikat tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan upaya pemerintah dalam melindungi Menurut Direktur Pemberdayaan Tanah Masyarakat Kementerian ATR/BPN Andry Novijandri menjelaskan, perlu adanya integrasi data pertanahan, khususnya untuk pemberdayaan tanah masyarakat pada kegiatan PTSL. Didalam sistem hukum nasional demikian halnya dengan hukum tanah, maka harus sejalan dengan kontitusi yang berlaku di Negara kita yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Oleh SHIDARTA (Februari 2016) Kerap muncul pertanyaan dari kalangan peserta program doktor tentang bagaimana harus mendudukkan teori-teori yang mereka gunakan dalam penelitian. 3Peningkatan kualitas data pertanahan adalah salah satu tujuan dari kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Selama ini pelaksanaan kegiatan. Ternyata, ada beberapa perubahan pada aturan sistem zonasi untuk ppdb tahun 2019. PDF | On Jun 19, 2019, Dodi Sunardi and others published Kebijakan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Implikasinya terhadap Kemakmuran Masyarakat Indonesia | Find, read and. ID : 27 HLM. 4 halaman. Dasar Hukum Ptsl. Pipa besi, Panjang 100 cm dan bergaris tengah 5 cm, atau Pipa paralon diisi beton, panjang 100 cm dan bergaris tengah 5 cm 2. Nih mimin spill kegiatan sosialisasi pemutakhiran PBB dengan mekanisme PTSL ya sob. Jadi apabila harga belum lunas, maka belum dapat dilakukan proses jual beli dimaksud. Lengkap (PTSL) Di Kota Pasuruan Shendy Adityo, Achmad Busro Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Email: [email protected] ISBN : 978-623. Sebagai bukti dilakukannya perbuatan hukum b. Ada pula Keputusan Menteri Negara Agraria atau Kepala BPN No. Partisipasi masyarakat yang tinggi, dan fasilitas membuat pelaksanaan PTSL+PM berjalan dengan optimal di Desa Dukuh. 118 bidang, kemudian masih banyak juga beberapa bidang tanah di Kelurahan Limau Manis yang masih belum didaftarkan program PTSL. a. B. Untuk mengetahui dan memahami tentang akibat hukum sertifikat yang cacat administrasi. Scroll ke bawah untuk lanjut. Sejalan dengan rumusan masalah yang akan diteliti, maka tujuanJadi, pengurusan sertipikat tanah PRONA memang dikenakan biaya yaitu biaya administrasi yang perinciannya telah kami jelaskan di atas. Cara mengurus sertifikat tanah bisa dilakukan melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Jenis. (PTSL) dalam pendaftaran tanah. Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Edward Renaldo, S. PPH Final PHTB merupakan kewenangan Kementerian Keuangan, dan . Dasar Hukum;Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960,Undang-Undang. I/IV/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan. ” Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 diten-. Sertifikat yang. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria; b. 63 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas peraturan bupati bantul no. Program ini menjamin kepastian hukum dan hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat. Program Pemerintah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) oleh BPN dikota depok serta kendala yang terjadi, kepastian hukum dan telah sesuai dengan indikator -. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang survei, pengukuran, dan pemetaan; 3. Tetap Kelompok Ia Kelompok Ib Kelompok IIa/b Kelompok IIIa/b dan Kelompok IV pada Satuan Pendidikan PAUD Pendidikan. Sertifikat yang. Tahun 2016 dimulai program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) untuk percepatan pendaftaran tanah. PTSL, sebagai bagian dari kewajiban pemerintah, diimplementasikan oleh. Dalam rangka terdaftarnya seluruh bidang tanah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah telah merencanakan program percepatan Pendaftaran Tanah melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sampai dengan tahun 2025. Keywords: PTSL; Land Dispute; Ingin Jaya; Abstrak Guna menjamin kepastian hukum pemegang hak atas tanah, pemerintah mengadakanDasar Pokok – Pokok Agraria, yang disebut juga dengan Undang – Undang Pokok Agraria (UUPA). Dalam rangka terdaftarnya seluruh bidang tanah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah telah merencanakan program percepatan Pendaftaran Tanah melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sampai dengan tahun 2025. U. Judul. PTSL pada Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018 bertujuan untuk mengetahui efektifitas penerbitan sertipikat tanah yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional dalam rangka menjamin kepastian hukum hak atas tanah. Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua. Penetapan Hak Melalui Konversi (Penegasan/Pengakuan Hak) 1. Penagihan pajak ternyata punya banyak jenis. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta. PTSL merupakan salah satu program pendaftaran tanah secara gratis. No. dalam proses PTSL nya sebanyak 1. Pendaftaran tanah melalui Program PTSL tetap memberikan kepastian hukum kepada pesertanya. Rumusan Kamar. 2, Agustus (2021),. (2016) Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Terhadap Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Yang Menjadi Objek Sengketa. BAB IIL PEMBERIAN PEMBEBASAN BPHTB Pasal 3 (1) Bupati melalui Kepala Badan Keuangan Daerah memberikan pembebasan BPHTB hanya kepada peserta program PTSL di Daerah dengan mengacu pada laporan data nominatif. 02/2019, BN. LENGKAP (PTSL) MENURUT PERATURAN DESA NOMOR 4 TAHUN 2018 Di Desa Dadapayam, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang SKRIPSI Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna memperoleh Gelar Sarjana (Strata - 1) Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Oleh: HELIANTO PUTRO No. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah ,ditetapkan bahwa penyelenggaran pendaftaran tanah ditugaskan. Take a fresh look at your lifestyle. Dasar hukum adanya pembatalan sertifikat tanah yaitu berdasarkan Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan (“Permen Agraria/BPN 9/1999”) menjelaskan bahwa pembatalan hak atas tanah sebagai pembatalan keputusan pemberian suatu hak atas tanah atau. 313 melalui website , 2. 302. "Berani enggak BPN nerbitin daftar K1 (status tanah clear), K2 (tanah sengketa), K3 biar masyarakat tahu. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dasar hukum Pendidikan Pancasila dan Konstitusi adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 24C). Login Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 50 Tahun 2021. 1-5 Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar Email: jamaluddin2008@unm. Total jumlah pengaduan tersebut terdiri dari 23. Sumber Kementerian ATR/BPN. Undang Pokok Agraria dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi. Metode Penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum normatif, sedangkan pendekatan masalah yaitu secara Perundang-Jurnal Analogi Hukum, Volume 3, Nomor 1, 2021. Dasar hukum pelaksanaan PTSL adalahInstruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018. I/IV/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan. 2021 FIA UB. ” Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 diten-. 7. 204. OlehPasal 9. Berdasarkan Pasal 1 angka 41 UU PDRD, BPHTB adalah pajak atas. 24 Tahun 1997 maupun dengan membentuk PP tersendiri mengenai PTSL yang pada pokoknya pengaturan isi-nya salah satunya memperjelas permasalahan-permasalahan yang diuraikan diatas. Ulasan Lengkap Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Dasar Hukum Adanya Debt Collector yang dibuat oleh Shanti Rachmadsyah, S. Tak hanya itu, sertipikat tanah juga dapat memberikan akses masyarakat kepada lembaga keuangan formal sehingga inklusi keuangan meningkat,” ungkap Syamsurizal saat menghadiri kegiatan Sosialisasi. Terang artinya di lakukan di hadapan Pejabat Umum yang berwenang dan Tunai artinya dibayarkan secara tunai. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah maka SHM tersebut dapat dibatalkan berdasarkan ketentuan pada Peraturan Pemerintah No. Dengan diterbitkannya Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. co. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-PokokDASAR HUKUM / KETENTUAN PENYELENGGARAAN No Uraian Keterangan Peraturan Pasal Download 1 Larangan Pungutan liar secara Umum bagi penyelenggaran negara Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Pembiayaan Sertifikat Tanah Bagi Masyarakat Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Beranda. Registration (PTSL) is regulated by Minister of Agrarian and Spatial Planning / National Land Agency Regulation Number 6 of 2018 (Permen ATR/BPN). Program PTSL ini merupakan inovasi pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat: sandang, pangan, dan papan. Program ini seharusnya tanpa pungutan biaya alias gratis, namun kabarnya masih ada masyarakat yang. (PTSL). Peran, dan fungsi Surveyor Kadaster berlisensi ini tertuang jelas dalam Peraturan. com Abstrak: Untuk merealisasikan pelaksanaan percepatan. (3) Untuk mencapai tertib administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, setiap bidang tanah dan satuan rumah susun termasuk peralihan, pembebanan, dan. K3 artinya status subyek tanahnya belum memenuhi syarat sehingga hanya. 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang lebih dikenal dengan . Dasar hukum pelaksanaan ptsl adalah instruksi presiden republik indonesia nomor 2 tahun 2018 tentang percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap di seluruh wilayah republik. Program PTSL ini merupakan inovasi pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat: sandang, pangan, dan papan. Rumusan Rakernas. TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH MELALUI PROGRAM PTSL DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2020 Skripsi Disusun oleh: Dwi Argo Prabowo NIM. KATA PENGANTAR Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, yang dengan kuasa-Nya memperkenankan kita untuk tetap melaksanakan tugas-tugas. Data-data pertanahan yang semula berada pada kelompok KW 4, 5, dan 6. 1 Jln. Objek PTSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh bidang tanah tanpa terkecuali, baik bidang tanah yang belum ada hak atas tanahnya. com - Banyaknya biaya Program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap) yang nilainya tidak sesuai ketentuan dari SKB 3 Menteri atau menabrak aturan SKB 3 Menteri menjadi persoalan dikalangan masyarakat dan banyak yang mempertanyakan, meskipun mereka para masyarakat ini. 2. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional, bahwa mengenai pengertian dari menjadi dasar hukum PTSL adalah Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. H, Sp. Jurnal Hukum Universitas Atma Jaya. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomormenjadi dasar hukum PTSL adalah Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 . 3. Tambahan anggaran ini untuk percepatan program Pendaftaran Tanah. Dasar Hukum Pendaftaran Tanah 3.